Pacific Life Insurance

Tata Kelola Perusahaan

Dalam menghadapi semakin kompleksnya kegiatan usaha dalam industri perasuransian, PT Pacific Life Insurance (Perusahaan) telah menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik/Good Corporate Governance (GCG) dan terus berusaha melakukan perbaikan dan peningkatan dalam mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku di bawah kepemimpinan Direksi dan pengawasan Dewan Komisaris. Upaya Perusahaan untuk menjaga keberhasilan dan keberlanjutan usaha agar terus tumbuh dan berkembang dengan baik adalah dengan meningkatkan kualitas penerapan prinsip-prinsip GCG, khususnya dengan berpedoman pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya guna memastikan transparansi, keadilan dan pengambilan keputusan yang tepat, dalam rangka mewujudkan komitmen Perusahaan kepada semua pemangku kepentingan.

Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang meliputi keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), kemandirian (independency) dan kesetaraan dan kewajaran (fairness) diterapkan oleh Perusahaan sebagai berikut:

a. Keterbukaan (Transparency)

Dalam mewujudkan keterbukaan, Perusahaan menyediakan berbagai informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu kepada para pemangku kepentingan. Setiap tahunnya manajemen memaparkan antara lain, pencapaian Perusahaan dan arah strategi bisnis Perusahaan kepada karyawan.

Perusahaan juga menyediakan informasi mengenai laporan keuangan dalam web site Perusahaan serta informasi penting lainnya yang dapat diakses dengan mudah oleh para pemangku kepentingan.
b. Akuntabilitas (Accountability)

Berbagai komite baik yang didirikan oleh Dewan Komisaris maupun Direksi, melakukan pengawasan serta pemantauan atas pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi sebagai bentuk pelaksanaan mekanisme check and balances.
c. Pertanggungjawaban (Responsibility)

Direksi wajib menjalankan kepengurusan Perseroan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Direksi wajib untuk sebisa mungkin menghindari terjadinya benturan kepentingan serta wajib untuk mengungkapkan apabila terdapat benturan kepentingan ataupun potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya.

Sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban dalam menjalankan kepengurusan yaitu dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.
d. Kemandirian (Independency)

Untuk meningkatkan independensi dalam pengambilan keputusan bisnis, Perusahaan telah mengembangkan beberapa aturan, pedoman, dan praktek terutama pada tingkat Dewan Komisaris dan Direksi demi terlaksananya pengelolaan Perusahaan yang mandiri dan profesional sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perasuransian dan nilai-nilai etika serta standar, prinsip, dan praktik penyelenggaraan usaha perasuransian yang sehat.
e. Kesetaraan dan Kewajaran (Fairness)

Perusahaan memberikan kesempatan kepada seluruh pemangku kepentingan untuk memberikan masukan dan menyampaikan pendapat bagi kepentingan Perusahaan serta membuka akses terhadap informasi sesuai prinsip keterbukaan.

Manajemen Risiko

Dalam rangka pemenuhan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 28/POJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.05/2020 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah, Perusahaan telah menyampaikan Laporan Tingkat Kesehatan Perusahaan Asuransi Tahun 2020 kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perusahaan telah melakukan penilaian sendiri (self assessment) terhadap risiko-risiko seperti risiko strategis, risiko operasional, risiko asuransi, risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko hukum, risiko kepatuhan, dan risiko reputasi. Selain itu turut dinilai juga Tata Kelola Perusahaan yang baik, faktor rentabilitas, dan faktor permodalan. Secara keseluruhan tingkat Kesehatan Perusahaan berada di tingkat 2 (dua) yang berarti Perusahaan secara umum sehat sehingga mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lain. Meskipun demikian sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian bagi pemangku kepentingan, Perusahaan senantiasa melakukan program perbaikan mutu risiko agar risiko-risiko yang dihadapi menjadi semakin rendah.

Dalam hal implementasi pengendalian internal, Perusahaan menerapkan Tiga Lini Pertahanan (Three Line of Defenses). Tiga Lini Pertahanan merupakan model yang memperlihatkan adanya tiga lini yang memastikan keefektifan pengelolaan dan pengendalian terhadap risiko yang dihadapi oleh Perusahaan.

Anti Pencucian Uang (APU) Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 dan 23/POJK.01/2019 tentang Penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/SEOJK.05/2017 tentang Penerapan Program Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan Non Bank, Perusahaan juga telah menerapkan program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dimana program tersebut merupakan bagian dari penerapan manajemen risiko perusahaan secara keseluruhan. Salah satu program yang diterapkan perusahaan adalah melakukan Customer Due Diligence (CDD) serta Enhanced Due Diligence (EDD) baik pada saat penerimaan calon nasabah maupun pada saat pembayaraan klaim sehingga diharapkan risiko pencucian uang dan/atau pendanaan terorisme dapat termitigasi dengan efektif.

Selain itu Perusahaan juga telah memiliki Pedoman Penerapan Program Anti Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT) sebagai dasar acuan pelaksanaan APU & PPT di Perusahaan dan senantiasa dilakukan pengkinian terhadap pedoman tersebut, serta melakukan sosialisasi secara berkala kepada seluruh jajaran yang ada di lingkungan Perusahaan.